oleh

KPU Sulbar Tetapkan 865.703 DPTb

MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tambahan (DPTb) tahap pertama tingkat provinsi, di Maleo Hotel, Selasa (19/02/19).

Rapat pleno terbuka DPTb ini dihadiri oleh komisioner tiap Kabupaten, Bawaslu Sulbar, Disdukcapil Sulbar, perwakilan Parpol serta tamu undangan lainnya.

Ketua KPU Sulbar, Rustang dalam sambutannya mengatakan, mudah-mudahan dalam rekap ini seluruh Kabupaten masuk datanya.

“Oleh karena itu kita berharap di tahap pertama ini sudah bisa lebih bagus, sehingga masuk tahap kedua Maret itu bisa lebih ril,” ujar Rustang saat membuka rapat tersebut.

Dalam rapat pleno tersebut, masing-masing anggota KPU Kabupaten, divisi data menyampaikan hasil rekapitulasi DPTb untuk di gabungkan ke dalam DPTb KPU Provinsi Sulbar.

Sehingga Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2), Sulbar yang awalnya sebanyak 865.244 pemilih, bertambah menjadi 459, menjadi 865.703 pemilih.

Namun hasil tersebut bisa saja berubah. Karena pada bulan Maret mendatang, KPU Sulbar akan kembali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTb tahap kedua.

Usai melakukan rekapitulasi DPTb, Rustang menyampaikan kepada seluruh KPU Kabupaten untuk membangun komunikasi yang intensif baik kepada  Bawaslu maupun Disdukcapil kabupaten masing-masing.

Hal ini untuk mengantisipasi kepada pemilih yang tidak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehinhg masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK)

“Karena DPK kalau lewat 30 hari sebelum hari H (17 April) itu adalah akhir penyusunan pelaporan DPTb kalau lewat dari itu maka murni mengandalkan suara 2 persen di TPS itu,” katanya.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada Devisi data KPU Kabupaten untuk segera berkoordinasi Disdukcapil untuk mendapatkan by name dan address calon pemilih, Karena hal itu dianggarkan  sangat penting.

Kemudian, dirinya juga menyatakan tentang pemilih usia 17 tahun di hari H (17 April), untuk tidak terlalu di khawatirkan. Sebab, sudah terekam dan pasti masuk di DPTHP-2.

“Itu juga akan otomatis dapat C6 dan dokumen pendamping C6 tidak mutlak menggunakan e-KTP tapi boleh menggunakannya kartu Keluarga, SIM dan dokumen lain yang disebutkan dalam PKPU,” ungkapnya. (Rjb/IU)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twelve − twelve =

News Feed